• Atau 6 hari kerja → Minggu libur

Tetap saja:

• Jika jatuh pada hari libur nasional, maka itu tetap dihitung lembur.

Jadi bukan soal 5 atau 8 hari kerja, tapi soal:

• Apakah dia bekerja di hari libur nasional? Kalau iya → lembur.

3. Apakah boleh tidak dihitung lembur?

Jawaban tegas: Tidak boleh.

Karena lembur di hari libur nasional itu sifatnya normatif (hak pekerja).

Kalau tidak dibayar lembur:

• Berpotensi pelanggaran normatif
• Bisa jadi objek pengawasan Disnaker
• Bisa jadi alasan demo (apalagi momen lebaran sensitif)

4. Alternatif yang Aman Secara Hukum

✅ Opsi 1: Tetap lembur sesuai aturan Ini paling aman.

✅ Opsi 2: Sistem penggantian hari kerja (shift swap resmi)

Misalnya:

• Libur nasional masuk kerja
• Diganti hari lain sebagai libur

Tapi tetap hati-hati, karena:

• Jika hari tersebut resmi ditetapkan pemerintah sebagai libur nasional, secara prinsip tetap lembur.

5. Boleh tidak dibayar borongan misalnya 5 juta selama masa lebaran?

Jawaban:  Sangat berisiko jika:

• Security adalah karyawan PKWTT/PKWT
• Sistem kerja normalnya upah bulanan
• Lalu tiba-tiba dibayar borongan untuk menghindari lembur

Kenapa berisiko?

Karena:

• Upah lembur rumusnya jelas
• Tidak bisa diganti “paket borongan”
• Hak normatif tidak boleh dinegosiasikan di bawah standar hukum

6. Kapan boleh sistem borongan?

Borongan boleh jika:

• Statusnya pekerja borongan
• Hubungan kerjanya memang berbasis output
• Bukan untuk menghindari lembur normatif

Security biasanya bukan pekerjaan berbasis output, tapi berbasis waktu (jam kerja).