Berdasarkan Pasal 46–50 KUHP Baru, berikut pemetaannya:

1️⃣ Korporasi (entitas perusahaan)

Dapat dipidana karena:
Tindak pidana terjadi untuk dan atas nama perusahaan demi efisiensi biaya dan menjaga target produksi.

Jenis pidana yang dapat dikenakan:

Alasannya:
Sistem perusahaan lalai dalam pencegahan, pengawasan, dan pelaporan.

2️⃣ Pengurus (Direksi / Dewan Pengarah)

Dapat dipidana jika:

Contoh pertanggungjawaban direksi dalam kasus ini:

Dasarnya: Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49.

3️⃣ Pengurus Fungsional (Manager, Kepala Bagian, Supervisor)

Pihak yang dapat ikut dipidana:

Mengapa ini pidana?
Karena mereka adalah “pengurus fungsional” yang memiliki kewenangan langsungdalam operasi.

Dasar hukum: Pasal 46 & Pasal 49.

4️⃣ Semuanya Sekaligus (Korporasi + Pengurus + Pengurus Fungsional)

Ini terjadi jika:

Dalam kasus ini:
Keempat unsur terpenuhi → sehingga pertanggungjawaban dapat dikenakankepada:

Dasar: Pasal 46–50 KUHP.

Ringkasan Penerapan Pasal dalam Kasus Ini

Pelajaran untuk HR

Dari kasus ini HR harus memahami bahwa:

KUHP baru memindahkan HR ke posisi sentral dalam melindungi perusahaan dari pidana korporasi.