Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib memberikan uang penghargaan masa kerja kepada pekerja ter-PHK. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 pasal 40 menetapkan :” Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” Apa yang dimaksud dengan uang penghargaan masa kerja? Apa bedanya dengan uang pesangon? Bagaimana penghitungannya?

Uang penghargaan masa kerja adalah bentuk pengakuan terhadap kontribusi pekerja kepada perusahaan selama periode tertentu. Dalam konteks PHK, penghargaan masa kerja merupakan imbalan atas waktu, tenaga, dan keahlian yang telah diberikan oleh pekerja kepada perusahaan selama bekerja di perusahaan tersebut. Apa bedanya dengan pesangon? Uang pesangon merupakan bentuk kompensasi karena pekerja kehilangan sumber pendapatan akibat PHK.  Sederhananya, uang penghargaan masa kerja merupakan bentuk apresiasi, sedangkan uang pesangon merupakan bentuk kompensasi.

Tentu saja, besaran uang penghargaan masa kerja saat PHK ditentukan oleh masa kerja pekerja yang bersangkutan. Besaran hasil penghitungan masa kerja ini menjadi dasar penghitungan besaran uang penghargaan masa kerja berdasarkan alasan PHK.  Ada pekerja yang berhak menerima uang penghargaan masa kerja ada pula yang tidak, tergantung pada alasan PHK.   

Penghitungan  Berdasarkan Masa Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pasal 40 ayat 3 menetapkan ketentuan besaran uang penghargaan masa kerja, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Sebagai contoh, seorang pekerja terkena PHK setelah bergabung dengan perusahaan selama 4 tahun 3 bulan. Gaji pokok terakhir adalah Rp 5.000.000/bulan dan tunjangan Rp 1.500.000.  Maka uang penghargaan masa kerja yang berhak diterimanya adalah 2 X (Rp 5.000.000 + Rp 1. 500.000) = Rp 13.000.000.

Alasan PHK Yang Mewajibkan Pengusaha Memberi Uang Penghargaan Masa Kerja

Perlu diketahui bahwa tidak semua karyawan yang terkena PHK berhak menerima uang penghargaan masa kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pasal 40 ayat 3 menetapkan alasan-alasan PHK yang memberi hak pekerja mendapatkan uang penghargaan masa kerja:

1. PHK karena peleburan, penggabungan, pemisahan perusahaan

Pada PHK karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1  X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerjanya.

Sebagai contoh, apabila perhitungan besaran penghargaan berdasarkan masa kerja sebesar Rp 13.000.000., maka uang penghargaan final yang berhak diterimanya sebesar  Rp 13.000.000 X 1 =  13.000.000.

2. PHK karena pengambilalihan

Pada PHK terhadap pekerja karena alasan pengambilalihan perusahaan, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1  X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerjanya.

3. PHK karena pengambilalihan yang menimbulkan perubahan syarat kerja

Dalam PHK  karena alasan pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja uang penghargaan yang berhak diterima pekerja sebesar 1 X ketentuan berdasarkan penghitungan masa kerja.

4. PHK karena perusahaan melakukan efisiensi akibat rugi

Pada PHK karena alasan perusahaan melakukan efisiensi akibat merugi, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

5. PHK karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian

Pada PHK terhadap pekerja karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

6.  PHK karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian

Pada PHK  karena alasan perusahaan tutup akibat mengalami kerugian dua tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1  X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja. 

7. PHK karena perusahaan tutup bukan karena merugi

Pada PHK terhadap pekerja karena perusahaan tutup yang bukan karena kerugian, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar  1 X  ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

8.  PHK karena perusahaan mengalami keadaan memaksa (force majeure)

PHK karena perusahaan mengalami keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan perusahaan tutup, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

PHK karena perusahaan mengalami keadaan memaksa (force majeure) yang tidak  mengakibatkan perusahaan tutup, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

9.  PHK karena perusahaan dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pada PHK karena alasan perusahaan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disebabkan oleh kerugian, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

Demikian pula, apabila PHK karena alasan perusahaan dalam keadaan PKPU yang disebabkan bukan oleh kerugian, pekerja juga berhak atas uang pesangon sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

10. PHK karena perusahaan pailit

Pada PHK terhadap pekerja karena perusahaan pailit, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1  X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

11. PHK karena permohonan PHK oleh pekerja

    Pada PHK karena adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja, maka Pekerja berhak atas uang penghargaan  sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

12. PHK karena pekerja melanggar peraturan

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran  peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Dalam kasus demikian, pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 1 X  ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

13. PHK karena pekerja ditahan pihak berwajib

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Apabila tindak pidana yang disangkakan tersebut tidak menyebabkan kerugian perusahaan, pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.  

14.  PHK karena dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana sebelum berakhirnya masa penahanan 6 bulan. Apabila tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan tersebut tidak merugikan perusahaan, maka pekerja berhak mendapatkan uang penghargaan ebesar 1 X perhitungan berdasarkan masa kerja. 

15. PHK karena pekerja sakit berkepanjangan 

Pada PHK karena alasan pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan maka pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja. 

16. PHK karena pekerja memasuki usia pensiun

Pada PHK karena alasan pekerja memasuki usia pensiun, maka pekerja berhak atas uang penghargaan sebesar 1 X ketentuan perhitungan berdasarkan masa kerja.

17. PHK karena pekerja meninggal dunia

    Pada PHK karena alasan pekerja meninggal dunia, maka maka kepada ahli warisnya berhak atas uang penghargaan sebesar 1 X ketentuan perhitungan bedasarkan masa kerja.

Alasan PHK Yang Tidak Mewajibkan Hak Uang Penghargaan Masa Kerja

Terdapat enam alasan (dasar) PHK yang membuat pekerja tidak mendapatkan hak atas uang pengahrgaan masa kerja.

1.  PHK karena adanya putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan seperti yang dijadikan alasan pekerja mengajukan permohonan PHK. Dalam kasus PHK yang demikian,  maka pekerja tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja.

2.  PHK karena pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri

Pada PHK karena alasan pekerja mengundurkan diri dan memenuhi syarat, maka pekerja tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja.

3. PHK karena pekerja ditahan pihak berwajib

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Apabila tindak pidana yang disangkakan tersebut tidak menimbulkan kerugian perusahaan, maka pekerja tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja.   

4.  PHK karena dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana sebelum berakhirnya masa penahanan 6 bulan. Apabila tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan tersebut merugikan perusahaan, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. 

5. PHK karena pekerja melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak

Pada PHK karena alasan pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka pekerja, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja. 

6. PHK karena pekerja mangkir

PHK karena pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 kali secara patut dan tertulis maka pekerja  tersebut tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja.

Uang penghargaan masa kerja, hanyalah salah satu dari kewajiban pembayaran perusahaan terhadap pekerja yang terkena PHK. Selain uang penghargaan masa kerja, Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 mewajibkan perusahaan untuk membayar uang pesangon (atau pada kasus tertentu uang pisah) dan hak pekerja yang belum diterima.