DATA & VISUAL

Bakar Sampah di Kota Bekasi Kena Denda Rp 50 Juta

Polusi udara Kota Bekasi dinilai kian memprihatinkan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi bakal memberlakukan larangan warga membakar sampah sembarangan. Yang melanggar kena denda Rp 50 juta.

sampah 

Polusi udara Kota Bekasi dinilai kian memprihatinkan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi bakal memberlakukan larangan warga membakar sampah sembarangan. Yang melanggar kena denda Rp 50 juta.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) DLH Kota Bekasi, Andy Frengky menyampaikan, kebijakan itu dilakukan sesuai dengan Instruksi Wali Kota dan Instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2023.

“Ya itu dilakukan agar kualitas udara kita di Kota Bekasi tetap baik. Makanya, pembakaran sampah sembarangan tidak diperbolehkan oleh warga masyarakat,” kata Andy kepada Radarbekasi.id, Kamis (31/8/2023).

Dari penelitian KLHK dan data yang dimiliki DLH Kota Bekasi, imbuh dia, penyumbang polusi terbesar ada tiga, pertama kendaraan bermotor, kedua boiler (mesin produksi) dan ketiga pembakar sampah liar di ruang terbuka.

“Saat ini kita gencar kepada warga masyarakat di seluruh Kota Bekasi supaya tidak membakar sampah sembarangan,” ucapnya.

Imbauan itu, kata dia, sudah lama dilakukan. Saat ini diingatkan lagi karena kualitas udara di Kota Bekasi memburuk, kemungkinan di perkuat dengan Instruksi Kemendagri.

Sehingga, saat ini dilakukan larangan secara rutin kepada warga setiap hari melalui instruksi Wali Kota Bekasi turunan dari Kemendagri.

“Baru satu Minggu ini kita lakukan larangan dan kalau iimbauan itu sudah lama kita lakukan. Dari aturan Perda K3 itu ada larangan dan Sanksinya. Membakar sampah sembarang akan diberikan sanksi. Tindak Pidana Ringan (tipiring) dan denda Rp 50 juta,” tukasnya. (pay)

https://radarbekasi.id/2023/08/31/bakar-sampah-di-kota-bekasi-kena-denda-rp-50-juta/

Kategori
Terbaru
Industrial Relations For Non IR di Industri Manufaktur
Banyak orang di perusahaan berpikir bahwa hubungan industrial adalah urusan HR atau bagian IR saja.
Penilaian Kinerja Terpadu di Manufaktur
Mengintegrasikan KPI, Kompetensi, dan Kedisiplinan
Key Performance Indicators
Panduan Praktis Penyusunan dan Implementasi KPI di Industri Manufaktur
Tanggung Jawab Pidana di Setiap Level Jabatan Aman Secara Operasional, Aman Secara Hukum
KUHP Baru 2026 membuat setiap orang yang terlibat dalam operasional Manajer, Supervisor, Admin HR–GA–K3L, Finance, Produksi, hingga Operator